tentang rasa

Sistem Top-Down Versus Bottom-Up pada Sektor Pertanian

Indonesia memiliki ketergantungan terhadap barang impor terutama dari segi pertanian, ketergantungan terhadap ketersediaan pangan yang tidak mencukupi menyebabkan jalan satu-satunya yang dianggap sebagai penyelamat adalah dengan melakukan kegiatan impor. Kegiatan impor merupakan kegiatan dalam mensuplai barang ke suatu daerah atau negara, tapi saat ini saya ingin mencoba membahas dalam jangkauan negara.

Kalau sudah begini, stake holder yang dianggap bertanggungjawab terhadap kekurangan bahan pertanian tersebut adalah para penyuluh pertanian, karena mereka lah yang bersinggungan langsung dengan para petani di lapangan. Para penyuluh dianggap telah gagal mengaplikasikan ilmunya pada petani demi mempertahankan kegiatan yang berlangsung pada lahan pertanian agar kekurangan bahan pangan dapat dihindari.

Tapi tanpa disadari sebenarnya penyuluh merupakan boneka yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mempromosikan “barang dagangan”nya, yang entah dengan pengusaha mana mereka telah bekerjasama.

Dalam sistem pertanian kita akan menemukan dua pola yang biasanya diterapkan pada petani di Indonesia. Yaitu sistem top-down dan bottom up. Saya akan mencoba menjabarkan hal tersebut sepengetahuan saya saja, karena saya bukanlah seorang ahli yang betul-betul paham terhadap hal tersebut.

Sistem Top-Down

Sistem ini merupakan suatu model perencanaan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dan akan diserahkan kepada orang yang dianggap mampu untuk melakukan hal tersebut, kalau untuk sektor pertanian yaitu petani. Akhirnya kebutuhan yang diinginkan oleh petani tidak tersampaikan karena adanya perbedaan pada keinginan dan kebutuhan. Misalnya stake holder menginginkan agar produk hand traktor mereka diaplikasikan oleh para petani, namun yang dibutuhkan oleh petani adalah pupuk, karena petani masih lebih memilih menggarap lahannya dengan menggunakan jasa kerbau atau mesin pembajak tanah alami. Akhirnya alat tersebut tidak digunakan, dan hasil pertanian terus menurun karena kekurangan pupuk.

Petani yang dianggap sebagai pelaksana kegiatan, akan bingung dengan lonjakan-lonjakan teknologi yang terus menerus dihadapi oleh mereka tanpa dibantu oleh pemberian pengetahuan dasar terlebih dahulu, dan pemerintah juga jarang memikirkan pemenuhan kebutuhan para petani yang harusnya diutamakan terlebih dahulu. Dalam hal ini pemerintah menerapkan sistem intervensi melalui penyuluh, dan petani yang akan menjadi korban dari sistem tersebut.

Baru-baru ini saya mendapat kasus serupa dari adik yang sedang melakukan PKL (Praktek Kerja Lapangan), yang memang menjadi suatu syarat pada kampusnya. Disini coba kita kelompokkan terlebih dahulu. Saya coba menganalogikan bahwa mahasiswa PKL adalah sebagai pemerintah, dan masyarakat desa di tempat adik saya melakukan PKL adalah sebagai petani.

Adik saya mengeluhkan bahwa masyarakat di desa tersebut seperti mengerjai mereka, masyarakat menyuruh mereka untuk melakukan ini itu, padahal adik saya dan kelompoknya ini telah memiliki program yang telah mereka siapkan sebelumnya.

Saya hanya bisa senyum-senyum sendiri, walaupun sebenarnya geram dengan keluhannya tersebut dan ingin rasanya membantah semua perkataannya. Tapi biarlah dia belajar sendiri dari pengalamannya tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

Wajar saja adik saya dan teman sekelompoknya merasa dikerjai, toh mereka membuat program tanpa bertanya terlebih dahulu kebutuhan masyarakat di desa tersebut, kemudian barulah disesuaikan dengan kemampuan kelompok mahasiswa PKL tadi.

Balik lagi ke masalah pertanian yang dihadapi saat ini, Banyak akhirnya ketimpangan yang terjadi akibat tidak sinkronnya antara kebutuhan dan keinginan, dan disini pemerintah sangat memiliki andil terhadap keberhasilan atau kegagalan yang dihadapi oleh para petani. Dampaknya ya seluruh masyarakat yang tinggal di Indonesia.

 

Sistem Bottom-Up

Sementara sistem bottom-up lebih menitikberatkan pemenuhan terhadap kebutuhan petani, jadi disini petani punya peran penting dalam melaksanakan kegiatan usaha tani nya. Petani dengan segala bentuk masalah dan kebutuhan yang dihadapi akan mengajukan solusi kepada pemerintah melalui penyuluh pertanian, namun hal ini juga masih memiliki kekurangan, karena akan susah menyatukan ide yang berbeda.

Tapi, bagaimanapun, sistem ini merupakan sistem yang mengedepankan “win win solution” karena keputusan yang diambil adalah keputusan bersama, dan hal tersebut juga mendorong para petani beserta pemerintah untuk memiliki komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan pangan bersama.

Namun pemerintah juga tidak sepenuhnya bisa disalahkan dalam kegagalan pemenuhan kebutuhan  pangan, karena mereka juga merupakan boneka dari sebuah perusahaan. Jadi, kalau masih mau bertahan pada posisinya saat ini, harus rela diatur-atur.

Salam,

@fararizky

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *